Hardiknas 2026: Ketimpangan Pendidikan Masih Nyata, Papua Disebut “Naraka Pendidikan”

📰 OPINI

Hardiknas 2026: Ketimpangan Pendidikan Masih Nyata, Papua Disebut “Naraka Pendidikan”

Oleh: Tim Liputan Khusus
Kawasan Nawaripi, Timika | 2 Mei 2026

Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Ki Hajar Dewantara—sosok yang meletakkan fondasi bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa tanpa kecuali. Namun, di balik semangat peringatan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa” benar-benar telah dirasakan secara merata?

Di tahun 2026 ini, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih menganga lebar, terutama di wilayah timur Indonesia. Papua, tanah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, ironisnya masih bergulat dengan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan. Bahkan, seorang pemerhati pendidikan, Sam Gobay, menyebut kondisi ini sebagai “naraka pendidikan”—sebuah istilah yang keras, tetapi lahir dari pengalaman panjang dan realitas pahit yang tak bisa diabaikan.

Ketimpangan pendidikan di Indonesia bukan isu baru. Namun, perbedaan antara wilayah barat dan timur masih begitu mencolok. Di banyak daerah perkotaan, akses terhadap pendidikan semakin maju dengan dukungan teknologi, infrastruktur modern, dan tenaga pengajar berkualitas. Sebaliknya, di banyak wilayah Papua, pendidikan masih berjalan dalam keterbatasan yang ekstrem.

Di sejumlah kampung terpencil, anak-anak belajar di bangunan sederhana yang jauh dari standar kelayakan. Atap dari daun, lantai tanah, minimnya buku pelajaran, hingga ketiadaan listrik menjadi pemandangan yang lazim. Bahkan, kehadiran guru pun tidak selalu bisa dipastikan. Banyak tenaga pendidik yang tidak bertahan lama karena tantangan geografis, keterbatasan fasilitas, dan minimnya dukungan.

Situasi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan struktural yang mencerminkan ketidakadilan. Ketika satu anak di kota bisa mengakses pendidikan digital dan fasilitas lengkap, sementara anak di pedalaman harus berjuang hanya untuk mendapatkan guru, maka di situlah letak jurang ketimpangan yang nyata.

Salah satu akar persoalan yang sering disoroti adalah pendekatan kebijakan pendidikan yang terlalu sentralistik. Kurikulum nasional yang dirancang dengan asumsi kondisi kota besar kerap kali tidak relevan ketika diterapkan di Papua.

Anak-anak Papua hidup dalam konteks budaya, geografis, dan sosial yang berbeda. Ketika materi pembelajaran tidak menyentuh realitas kehidupan mereka, pendidikan kehilangan maknanya. Akibatnya, banyak siswa merasa tidak terhubung dengan apa yang mereka pelajari, dan pada akhirnya memilih untuk berhenti sekolah.

Pendidikan seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, bukan justru menjadi tembok yang memisahkan keduanya.

Di tengah keterbatasan tersebut, hadir upaya-upaya nyata dari masyarakat sipil. Melalui Yayasan Pendidikan Yappsa Papua, Sam Gobay telah mengabdikan hampir tiga dekade hidupnya untuk memperjuangkan pendidikan di wilayah terpencil Papua.

Berbagai langkah telah dilakukan: mendirikan sekolah komunitas, melatih guru lokal, memberikan beasiswa, hingga menyusun materi ajar berbasis kearifan lokal. Upaya ini menunjukkan bahwa solusi pendidikan tidak selalu harus datang dari pusat—melainkan bisa tumbuh dari akar masyarakat itu sendiri.

Namun, perjuangan ini tidaklah mudah. Tanpa dukungan sistemik dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, upaya seperti ini hanya akan menjadi “setetes air di tengah lautan kebutuhan.”

Di balik segala keterbatasan, harapan tetap ada. Anak-anak Papua memiliki semangat belajar yang tinggi. Mereka ingin maju, ingin mengenal dunia, dan ingin berkontribusi bagi tanah kelahiran mereka. Namun, semangat itu sering kali terhambat oleh sistem yang belum berpihak sepenuhnya.

Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi titik refleksi nasional. Sudah saatnya pemerintah melihat pendidikan bukan sekadar program administratif, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa.

Langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain:

• Membangun infrastruktur pendidikan yang layak di daerah terpencil
• Mengirim dan mempertahankan guru dengan insentif dan perlindungan yang memadai
• Mengembangkan kurikulum kontekstual berbasis budaya lokal
• Memberikan ruang bagi inisiatif pendidikan berbasis masyarakat

Kisah dari Papua adalah cermin bagi Indonesia. Selama masih ada anak bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka perjuangan belum selesai. Ketimpangan pendidikan bukan hanya masalah daerah tertentu, tetapi masalah nasional yang menyangkut masa depan seluruh bangsa.

Cita-cita besar yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tidak akan terwujud jika pendidikan masih menjadi hak istimewa bagi sebagian orang. Pendidikan harus hadir secara adil, merata, dan bermartabat.

Hardiknas 2026 seharusnya menjadi momentum perubahan—bukan sekadar peringatan. Karena pada akhirnya, keadilan pendidikan adalah fondasi utama bagi keadilan sosial di Indonesia.