Pelayanan Terpadu Pendaftaran NPWP Dipusatkan di Kabupaten Dogiyai: Empat Kabupaten Mee Pago Ikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi Pelayanan Perpajakan

Dogiyai – Pemerintah bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) secara resmi meluncurkan program Pelayanan Terpadu Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk empat kabupaten, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Seluruh proses pelayanan dipusatkan di Kabupaten Dogiyai sebagai lokasi strategis yang dapat dijangkau masyarakat dari tiga kabupaten lainnya. Program ini dirancang untuk mempermudah masyarakat memperoleh NPWP sekaligus memperkuat edukasi perpajakan melalui rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan NPWP.

Kebijakan pelayanan terpadu ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung kebijakan nasional Pemadanan NIK menjadi NPWP, sekaligus peningkatan kualitas layanan publik di wilayah Papua Tengah. Dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan perlunya adaptasi terhadap administrasi perpajakan modern, pemerintah menilai perlu adanya pusat pelayanan yang terkoordinasi, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Baca Juga

Ketua Bunda PAUD Papua Tengah Kukuhkan Delapan Bunda PAUD Kabupaten

03 Okt 2025

Peluncuran pelayanan teraebut sekaligus menandai dimulainya kegiatan Bimtek bagi seluruh petugas, panitia pelayanan, serta pendamping pelayanan pajak dari empat kabupaten. Bimtek ini bertujuan agar seluruh petugas memiliki pemahaman menyeluruh terkait regulasi, prosedur teknis, serta komunikasi publik dalam memberikan pelayanan NPWP kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di wilayah Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Puncak Jaya menghadapi tantangan akses pelayanan perpajakan akibat kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan jarak antarwilayah yang cukup jauh. Dengan pemusatan pelayanan di Dogiyai, masyarakat kini dapat mengurus NPWP dengan lebih mudah, tanpa harus keluar daerah atau mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi.

Program ini juga dirancang untuk mengakomodasi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap NPWP seiring perubahan kebijakan nasional. Integrasi NIK sebagai NPWP menuntut seluruh warga negara untuk memiliki identitas perpajakan tunggal yang terdaftar secara nasional. Pemusatan pelayanan ini akan membantu percepatan pemadanan data tersebut di wilayah Papua Tengah.

Baca Juga

OPINI PUBLIK

07 Des 2025

Pihak penyelenggara memastikan bahwa pelayanan dilakukan dengan standar pelayanan prima, kecepatan verifikasi data, ketepatan input sistem, serta pendampingan langsung bagi warga yang mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan, pemerintah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan NPWP. Pelatihan ini diikuti oleh petugas pelayanan dari keempat kabupaten yang akan bertugas melayani masyarakat di pusat pelayanan. Bimtek menitikberatkan pada dua aspek utama: penguatan kapasitas teknis petugas dan peningkatan keterampilan pelayanan publik.

Materi yang disusun dalam Bimtek ini bersifat komprehensif, mencakup dasar hukum perpajakan, persyaratan administrasi, penggunaan aplikasi e-Registration, hingga penanganan keluhan masyarakat. Dengan penguasaan yang baik atas materi tersebut, petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, akurat, dan ramah kepada masyarakat dari berbagai latar belakang.

Berikut adalah gambaran lengkap struktur dan materi Bimtek yang diberikan kepada peserta:

Bagian pertama dari pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan nasional.

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Peserta dibekali materi mengenai:

• Dasar hukum administrasi perpajakan
• Hak dan kewajiban Wajib Pajak
• Mekanisme pencatatan, pelaporan, dan penegakan hukum
• Ketentuan terkait kewajiban pajak orang pribadi dan badan

Pemahaman ini menjadi dasar agar setiap petugas mampu memberikan informasi yang benar dan sesuai aturan ketika melayani masyarakat.

2. Fungsi dan Kegunaan NPWP

Pelatihan menekankan fungsi NPWP sebagai identitas perpajakan dalam berbagai proses administrasi, termasuk:

• Persyaratan perbankan
• Akses pelayanan pemerintah
• Pengurusan pekerjaan dan usaha
• Pelaporan pajak tahunan

3. Jenis-Jenis NPWP

Petugas menerima penjelasan tentang perbedaan:

• NPWP Orang Pribadi (karyawan dan wiraswasta)
• NPWP Badan Usaha (PT, CV, koperasi, dan lainnya)

4. Pemadanan NIK–NPWP

Materi ini menjadi fokus karena merupakan kebijakan terbaru. Petugas dilatih untuk:

• Melakukan verifikasi dan validasi data NIK
• Memahami sistem integrasi dengan data kependudukan
• Menjelaskan kepada masyarakat pentingnya pemadanan data

Materi berikutnya membahas secara teknis langkah-langkah pendaftaran NPWP.

1. Persyaratan Administratif

Peserta menerima panduan mengenai dokumen yang diperlukan untuk berbagai jenis wajib pajak, seperti:

• KTP elektronik
• Keterangan domisili
• Dokumen usaha
• Dokumen perorangan untuk karyawan dan pekerja bebas

2. Sistem Pendaftaran: Manual dan Elektronik

Bimtek membahas dua jalur pendaftaran NPWP:

• Pendaftaran manual/luring, dilakukan melalui pengisian formulir fisik di meja pelayanan
• Pendaftaran elektronik, melalui aplikasi e-Registration (ereg.pajak.go.id) dan sistem administrasi perpajakan modern seperti Coretax

Petugas dilatih agar mampu membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

3. Pengisian Formulir NPWP

Pengisian formulir menjadi salah satu materi teknis penting. Pelatihan memberikan panduan:

• Pengisian identitas sesuai dokumen
• Penentuan Kode KLU sesuai jenis usaha
• Pengisian alamat domisili dan tempat usaha
• Input data dalam sistem elektronik

Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan NPWP.

1. Standar Pelayanan Prima

Bimtek membahas prinsip-prinsip pelayanan profesional, antara lain:

• Kesopanan
• Respons cepat
• Transparansi
• Sikap empati
• Kejelasan informasi

Hal ini bertujuan agar masyarakat dari empat kabupaten, yang memiliki berbagai karakteristik sosio-budaya, dapat dilayani dengan baik.

2. Penanganan Pengaduan dan Kendala

Materi ini mencakup teknik menangani:

• Keluhan masyarakat
• Kendala teknis sistem
• Kesalahan input data
• Masalah jaringan internet

Petugas diberikan contoh kasus nyata yang sering terjadi dalam pelayanan.

3. Orientasi Wajib Pajak

Setelah memiliki NPWP, masyarakat wajib diberi edukasi awal mengenai:

• Pelaporan SPT Tahunan
• Penggunaan DJP Online
• Hak dan kewajiban perpajakan

Materi terakhir dalam Bimtek menekankan latihan langsung.

1. Studi Kasus Lapangan

Peserta berlatih menghadapi berbagai skenario yang sering ditemui pada pendaftaran NPWP.

2. Simulasi Penggunaan Aplikasi e-Registration

Simulasi dilakukan secara langsung dengan jaringan internet sehingga peserta dapat:

• Membuat akun
• Mengisi formulir online
• Mengunggah dokumen
• Menyelesaikan kendala teknis

Dengan terselenggaranya pelayanan terpadu dan Bimtek Pelayanan NPWP ini, pemerintah berharap masyarakat di Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Puncak Jaya dapat:

• Mengakses layanan perpajakan dengan lebih mudah
• Memiliki NPWP yang valid dan terdaftar secara nasional
• Memahami pentingnya administrasi perpajakan
• Mengikuti kebijakan pemadanan NIK–NPWP secara menyeluruh

Sementara itu bagi petugas, Bimtek ini diharapkan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik di tingkat kabupaten.

Pusat pelayanan NPWP di Kabupaten Dogiyai dan pelaksanaan Bimtek Pelayanan NPWP menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran perpajakan, memperkuat administrasi fiskal, dan memberikan akses layanan yang lebih merata bagi masyarakat Papua Tengah. Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan inklusif untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah.