Nabire Darurat Ekologi: Adat Bersatu Melawan Penebangan Kayu

Nabire – Masyarakat adat di Kabupaten Nabire menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir yang terus melanda wilayah Wanggar hingga Yaro dalam beberapa bulan terakhir. Banjir tersebut bukan hanya menenggelamkan pemukiman dan merusak fasilitas umum, tetapi juga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat lokal yang mayoritas bergantung pada pertanian dan perkebunan.

Menurut para tokoh adat, bencana ini tidak terjadi begitu saja. Mereka menduga kuat bahwa penyebab utamanya adalah aktivitas penebangan kayu secara masif dan tidak terkendali yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Penebangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, ditambah lemahnya pengawasan, telah mengakibatkan rusaknya hutan sebagai penyangga utama kehidupan.

Fenomena banjir di Nabire sebenarnya bukan hal baru. Namun, intensitas dan dampaknya belakangan ini semakin parah. Warga mengungkapkan bahwa curah hujan yang tinggi memang menjadi faktor utama, tetapi kerusakan hutan akibat penebangan kayu membuat daya serap tanah menurun drastis.

“Dulu, kalau hujan deras, air hanya mengalir sebentar lalu surut. Sekarang berbeda. Begitu hujan beberapa jam saja, air langsung meluap sampai ke rumah-rumah,” tutur Linus Madai, salah seorang warga Yaro.

Selain meluapnya sungai, banjir juga diperparah oleh naiknya air laut. Kombinasi ini menimbulkan genangan yang luas hingga menutup jalan utama, merendam lahan pertanian, serta merusak kebun-kebun masyarakat. Kondisi ini dianggap mengancam keselamatan jiwa sekaligus mengakibatkan kerugian materiil dalam skala besar.

Tokoh-tokoh adat menegaskan bahwa banjir di Nabire tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perusahaan kayu yang terus menggerus hutan. Mereka menyebutkan bahwa banyak perusahaan beroperasi dengan dalih legalitas izin, tetapi praktik di lapangan justru mengabaikan prinsip keberlanjutan.

“Perusahaan hanya memikirkan keuntungan. Mereka tebang kayu dalam jumlah besar tanpa memikirkan dampaknya. Begitu kayu keluar, mereka tinggalkan bekas luka di hutan. Dan rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya,” tegas Yulius Degei, salah seorang pemimpin adat dari Distrik Wanggar.

Kerusakan hutan tidak hanya menghilangkan pepohonan, tetapi juga merusak ekosistem yang selama ini menjaga keseimbangan air. Akar-akar pohon yang biasanya menahan air sudah hilang. Sungai kehilangan daerah resapan. Alhasil, ketika hujan turun, air tidak lagi tertahan melainkan langsung mengalir deras ke permukiman warga.

Melihat situasi yang kian parah, masyarakat adat Nabire mulai bersuara lebih keras. Mereka menegaskan, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas, maka masyarakat adat sendiri yang akan memberlakukan larangan terhadap segala bentuk aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu dari wilayah adat.

Langkah ini bukan sekadar ancaman kosong, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dalam adat Mee Pago, tanah dan hutan bukan hanya sumber ekonomi, melainkan juga identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga.

Kepala Suku Petrus Degei, tokoh berpengaruh di wilayah Yaro, menegaskan bahwa hukum adat tidak boleh dipandang sebelah mata. “Kalau pemerintah tidak hentikan perusahaan kayu, maka kami yang akan menutup akses keluar kayu. Kami punya aturan adat yang lebih tua dari izin-izin perusahaan. Hutan ini milik leluhur kami, bukan untuk diperjualbelikan seenaknya,” ungkapnya.

Masyarakat adat Nabire mendesak Bupati untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta pemerintah daerah memberlakukan moratorium penebangan kayu serta meninjau ulang seluruh izin perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan bencana.

Pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Namun, selama ini, kebijakan yang diambil dinilai lebih condong melindungi kepentingan perusahaan daripada rakyat.

“Kami ingin Bupati Nabire berdiri di pihak rakyat, bukan perusahaan. Hentikan izin-izin yang merusak lingkungan. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa baru bergerak,” tambah Fredi Tebay, aktivis lingkungan dari Nabire.

Menambahkan hal itu, Kepala Suku Petrus Degei kembali menegaskan: “Saya mau sampaikan kepada pemerintah, jangan main-main dengan keselamatan rakyat. Nyawa orang lebih berharga daripada sebatang kayu. Jangan biarkan uang perusahaan butakan mata dan hati pejabat. Dengarkan suara kami masyarakat adat yang hidup langsung dengan dampaknya.”

Para pegiat lingkungan menjelaskan bahwa penebangan kayu tanpa perencanaan yang matang dapat memicu bencana ekologis. Hutan yang gundul tidak hanya meningkatkan risiko banjir, tetapi juga memperparah pemanasan global, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memicu konflik sosial.

“Deforestasi di Nabire bukan hanya soal hilangnya kayu. Ia berdampak pada siklus air, tanah longsor, hingga krisis pangan. Semua ini saling terkait. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, kita akan menghadapi krisis yang lebih besar,” jelas Ruth Danomira, peneliti lingkungan dari Universitas Cenderawasih.

Di balik data dan analisis, banjir di Nabire meninggalkan kisah pilu bagi masyarakat. Banyak keluarga kehilangan rumah, perabot, bahkan mata pencaharian.

Seorang ibu rumah tangga, Nuryanti, mengaku kebunnya habis terendam banjir. “Saya tanam singkong, pisang, semua sudah rusak. Tidak ada lagi makanan untuk anak-anak. Mau jual di pasar pun tidak ada hasil,” ucapnya lirih.

Di beberapa kampung, anak-anak tidak bisa sekolah karena jalan terendam. Sementara itu, warga harus mengungsi ke rumah kerabat yang aman. Kondisi ini semakin memperlihatkan rapuhnya perlindungan terhadap masyarakat kecil.

Bagi masyarakat adat Nabire, banjir bukan hanya bencana alam, tetapi juga ancaman terhadap budaya dan cara hidup mereka. Hutan yang hilang berarti hilangnya tempat berburu, mencari obat-obatan tradisional, dan melakukan ritual adat.

“Ketika hutan hilang, maka hilang pula jati diri kami sebagai orang Papua. Karena di sanalah kami berhubungan dengan leluhur dan alam. Tidak ada adat tanpa hutan,” ujar Yohanes Butu, salah satu pemangku adat.

Dari berbagai pernyataan masyarakat adat, aktivis lingkungan, hingga warga korban banjir, terlihat satu benang merah: mereka semua menyerukan penyelamatan Nabire dari ancaman deforestasi. Keselamatan dan masa depan warga Nabire harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Langkah-langkah berani dan berpihak pada rakyat sangat diperlukan, antara lain:

1. Moratorium penebangan kayu di kawasan rawan bencana.
2. Evaluasi menyeluruh izin perusahaan kayu yang beroperasi di Nabire.
3. Restorasi hutan melalui reboisasi dan perlindungan daerah resapan air.
4. Pemberdayaan masyarakat adat untuk terlibat dalam pengawasan lingkungan.
5. Penerapan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti merusak hutan.

Banjir di Nabire menjadi peringatan keras tentang betapa rapuhnya ekosistem jika dieksploitasi tanpa kendali. Masyarakat adat sudah bersuara, dan suara mereka bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan untuk kehidupan yang lebih baik.

Kepala Suku Petrus Degei menutup seruannya dengan nada penuh harapan:
“Pemerintah jangan tunggu sampai Nabire tenggelam baru sadar. Dengarkan rakyat kecil yang merasakan langsung penderitaan ini. Selamatkan hutan, selamatkan tanah, dan selamatkan manusia. Kalau kita jaga hutan, hutan juga akan jaga kita.”

Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata. Jika langkah tegas tidak segera diambil, maka bencana yang lebih besar bisa datang kapan saja. Keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan hidup generasi mendatang harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.

Nabire adalah rumah bersama. Menjaganya adalah tanggung jawab semua pihak – pemerintah, masyarakat adat, perusahaan, dan seluruh elemen bangsa. Hanya dengan keberanian, kebijakan yang tepat, dan solidaritas bersama, tanah Nabire dapat terhindar dari krisis ekologis yang lebih parah.