Legislator Papua Pegunungan Kritik Bupati Yalimo, Soroti Konflik dan Kekeliruan Penanganan

Avatar of LINTAS PAPUA TENGAH
LINTAS PAPUA TENGAH
4 Okt 2025 09:36
3 menit membaca

WAMENA, LINTAS PAPUA TENGAH — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Papua Pegunungan, Tarius Mul, S.Sos, melontarkan kritik keras terhadap Bupati Yalimo atas penanganan konflik sosial yang terjadi di daerah tersebut. Ia menilai pemerintah kabupaten tidak adil dalam mengelola proses rekonsiliasi dan justru menimbulkan kecemburuan sosial baru di tengah masyarakat.

“Kalau penyelesaian konflik hanya melibatkan satu keluarga di satu distrik, maka pihak lain akan merasa ditinggalkan. Dari situlah sakit hati muncul dan bisa memicu konflik baru,” ujar Tarius di Wamena, Sabtu (4/10/2025).

Sebagai putra daerah Yali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, Tarius menekankan pentingnya sikap adil dan bijak dari kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa Bupati Yalimo harus menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

“Pemimpin itu hadir sebagai bapak bagi semua rakyat, bukan hanya sebagian. Kalau pelayanan tidak maksimal dan komunikasi buruk, konflik akan terus muncul,” tambahnya.

Latar Belakang Konflik dan Kekeliruan Tema Acara

Menurut Tarius, kerusuhan di Kabupaten Yalimo berawal dari acara syukuran perdamaian pasca kasus ujaran rasisme pada 16 September 2025 di SMAN 1 Elelim. Acara yang semestinya menjadi momentum pemulihan justru menimbulkan kericuhan akibat kesalahan fatal dalam penulisan tema di baliho acara.

Tema yang seharusnya bertuliskan “Doa Pemulihan Konflik Rasisme, 16 September 2025” malah diganti menjadi “Acara Rekonsiliasi Konflik Sosial di Kabupaten Yalimo”.
Kesalahan tersebut, menurut masyarakat, dianggap mengaburkan fakta peristiwa rasisme yang menjadi akar masalah.

Puncak ketegangan terjadi pada 3 Oktober 2025 di halaman Kantor Bupati Yalimo, Distrik Elelim. Saat acara dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan rombongan pejabat, kericuhan pecah. Masyarakat melempari batu ke arah para pejabat, termasuk Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Yalimo. Akibatnya, kantor bupati mengalami kerusakan.

Empat Faktor Penyebab Utama Kericuhan di Yalimo

Tarius menyebut ada empat penyebab utama yang melatarbelakangi keributan tersebut:

  1. Kekeliruan tema acara yang tidak sesuai fakta kejadian rasisme di SMAN 1 Elelim.
  2. Ketidakadilan dalam pembentukan tim penanganan konflik, yang hanya melibatkan Distrik Abenaho dan mengabaikan empat distrik lain: Elelim, Apalapsili, Welarek, dan Benawa.
  3. Kurangnya transparansi penggunaan dana acara, sehingga menimbulkan kecurigaan terkait pengelolaan anggaran kegiatan.
  4. Kasus ujaran rasisme yang belum tuntas, karena belum ada klarifikasi resmi dari pihak non-Papua di Yalimo serta belum adanya sanksi tegas bagi pelaku.

Masyarakat Tegaskan Protes Ditujukan kepada Pemerintah Daerah

Meski terjadi kericuhan, masyarakat Yalimo menegaskan bahwa aksi protes tidak ditujukan kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan, melainkan kepada pemerintah kabupaten dan panitia penyelenggara.

“Masyarakat sangat menghargai kehadiran Bapak Wakil Gubernur sebagai orang tua dan penggagas Kabupaten Yalimo. Keributan itu murni bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan tim penyelenggara yang tidak adil,” jelas Tarius.

Pesan untuk Pemimpin Wilayah Yali

Tarius berharap insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah di wilayah pegunungan, termasuk Bupati Yahukimo dan Bupati Pegunungan Bintang.

“Kesalahan seperti ini jangan terulang lagi di wilayah Yali. Pemerintah harus melayani masyarakat secara adil tanpa kepentingan golongan atau suku tertentu. Dan yang paling penting, kita harus menghormati Wakil Gubernur sebagai tokoh besar orang Yali yang datang dengan hati tulus untuk membangun daerah ini,” tegasnya.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x